Bagaimana Cara Pengukuhan PKP

 

Apa Yang Dimaksud Dengan PKP?

Pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP merupakan pengusaha yang bukan termasuk pengusaha kecil, yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (UU PPN) 1984 dan perubahannya. PKP juga bisa berlaku bagi pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan PKP, pengusaha yang mempunyai pendapatan bruto setahun mencapai 4,8 Miliar, harus mengajukan dan mengurus dirinya untuk ditetapkan menjadi PKP. Lantas, apa saja syarat-syarat PKP?

3 Syarat PKP

Syarat-syarat dalam PKP yang harus dipenuhi pengusaha, bisnis, perusahaan untuk mendapatkan pengukuhan PKP dari DJP, antara lain:

  1. Mempunyai omzet setahun 4,8 Miliar, tidak termasuk pengusaha, bisnis, perusahaan dengan omzet kurang dari 4,8 Miliar, terkecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan PKP.
  2. Lewat proses survey yang dilakukan oleh KPP.
  3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan KPP.

Mengisi Formulir Pendaftaran PKP

Untuk mendapatkan PKP, wajib pajak cukup mengisi secara manual dan menandatangani formulir pendaftaran PKP lewat online di laman resmi pajak dengan kelengkapan dokumen yang sudah dijadikan syarat. Proses pengajuan PKP ini dapat melalui e-registration DJP dan caranya hampir sama dengan pendaftaran NPWP secara online melalui pilihan yang sama.

Adapun syarat dokumen bagi wajib pajak calon PKP, antara lain:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  • WNI: Fc KTP, WNA: KITAS/KITAP
  • Dokumen izin kegiatan usaha
  • Surat keterangan kegiatan usaha

2. Wajib Pajak Badan

  • Fc akta pendirian atau dokumen pendirian serta perubahan bagi wajib pajak badan usaha dalam negeri atau surat keterangan dari kantor terkait.
  • Fc kartu NPWP salah satu pengurus
  • Dokumen izin usaha
  • Surat keterangan kegiatan usaha

3. Wajib Pajak status Cabang dari Wajib Pajak Badan Pusat

  • Fc akta atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri.
  • Fc kartu NPWP salah satu pengurus cabang
  • Surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus cabang

4. Wajib Pajak Badan Bentuk Kerja Sama Operasi

  • Fc perjanjian kerjasama / akta pendirian yang sudah dilegalisasi
  • Fc kartu NPWP masing-masing anggota
  • Fc kartu NPWP salah satu pengurus
  • Dokumen izin usaha
  • Surat keterangan kegiatan usaha, dengan dokumen-dokumen lain yang biasanya turut disertakan:
    • Bukti sewa
    • Fotor ruangan atau tempat usaha
    • Peta lokasi
    • Specimen penanda tangan faktur
    • Daftar harta
    • Laporan keuangan

 

  • SPT terakhir

 

Apa Pribadi Bisa Mengeluarkan Faktur Pajak

Dapatkan pribadi atau non PKP menerbitkan faktur pajak? Sebagaimana yang sudah diketahui, non PKP dilarang menerbitkan faktur pajak, bahkan larangan ini dilindungi dengan sanksi yang lumayan berat.

Ada beberapa informasi penting mengenai non PKP yang ingin mengeluarkan faktur pajak, antara lain:

  1. Non PKP dilarang menerbitkan faktur pajak
  2. Dasar hukum yang dipakai adalah UU nomor 42 tahun 009 dan UU nomor 6 tahun 1983
  3. Berdasarkan UU KUP pasal 39A, untuk non pKP yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, maka bisa dikenai sanksi pidana penjara paling cepat 2 tahun dan paling lama 6 tahun.
  4. Sanksi pidana penjara, non PKP yang sengaja menerbitkan faktur pajak pun harus membayar denda sebesar paling sedikit 2 kali dari pajak yang dibayarkan dan paling banyak 6 kali dari jumlah tersebut.
  5. Jika tidak sengaja membuat faktur pajak, maka non PKP yang memungut pajak harus membayar jumlah pajak yang sudah tercantum di faktur pajak untuk kas negara.

Konsultan Pajak Jakarta

Bagi yang masih memiliki kendala tentang perpajakan, anda bisa bertanya-tanya kepada kami agar lebih jelasnya. Dengan tim yang profesional dan juga berkualitas, kami selalu memberikan yang terbaik untuk anda. Permasalahan pajak anda akan segera selesai, jadi mari hubungi kami di kontak yang tersedia.