Muhammadiyah Terus Gugat UU Berpotensi Menyimpangi UUD

muhammadiyah-terus-gugat-uu-berpotensi-menyimpangi-uud

Muhammadiyah mendorong nilai kritisnya terhadap perjuangan politik yang bersifat praktis melalui kekuasaan yang dijalankan oleh partai politik dan juga lembaga formal kenegaraan dengan sebaik mungkin, sehingga menuju terciptanya sistem politik yang demokratis serta beradab, yang sesuai dengan cita-cita yang luhur terhadap bangsa dan bernegara.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim, melalui pidatonya pada hari Milad Muhammadiyah ke-106 di PWM Jambi.

Sebagaimana yang telah menjadi dasar semangat dan tujuan didirikannya negara RI yang diproklamasikan di tahun 1945, kata Fahmi, dalam insti sari pidatonya di terima oleh  Media Hidayatullah.com.

 “Muhammadiyah secara aktif telah menjadi kekuatan dalam memperekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik sehat menuju kepada kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban,” terangnya.

“Tanpa teriak “Saya Indonesia”, “Saya Pancasila”, Muhammadiyah memelopori gerakan civil society dan berkomitmen mengawal judicial review ke Mahkamah Konstitusi banyak Undang-Undang yang merugikan rakyat dan menyimpang dari arah kiblat bangsa,” tambahnya.

Di antaranya, ungkap Fahmi, yang sudah berhasil dimenangkan JR di MK adalah: Pertama, UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Migas). Kedua, UU 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA). Ketiga, UU 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Keempat, UU 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

“Tidak berhenti di situ, Muhammadiyah masih terus perjuangkan JR atas UU lainnnya yang berpotensi menyimpang dari UUD 1945 seperti: UU 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Kedua, UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Serta UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan,” sebut Fahmi.*