Panduan dan Langkah Pendirian PT di Indonesia

Meskipun gejolak politik di Indonesia sejak akhir September 2019 ini masih cukup panas, tampaknya perekonomian tidak boleh turut runtuh. Indonesia diinginkan senantiasa bisa melahirkan pengusaha-pengusaha handal yang bukan hanya monopoli generasi tua, tetapi terhitung kalangan milenial. Bahkan dibandingkan generasi yang lebih tua, milenial mempunyai inovasi yang cukup kreatif di dalam perihal bisnis.

Mau bisnis yang digeluti ini besar atau kecil, tentu kecuali dikerjakan bersama sungguh-sungguh, bakal bisa memberikan hasil yang maksimal. Namun kecuali Anda sebenarnya mempunyai visi yang cukup besar terhadap pasar, tentu wajib membentuk sebuah bisnis yang profesional. Di Indonesia, ada dua pilihan untuk solusi ini yaitu bisnis yang berbadan hukum dan bisnis yang tidak berbadan hukum. Untuk bisnis berbadan hukum, mengetahui muncul lebih profesional dan mempunyai prosedur tersendiri untuk mengurusnya.

Jika Anda memilih bisnis berbadan hukum, jenisnya pun ada banyak jadi dari Firma, CV (Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Komanditer) dan PT (Perseroan Terbatas). Dari ketiga jenis itu, bisa dibilang kecuali PT merupakan primadona dan banyak dipilih agar permintaan untuk pembentukan PT terhitung perihal yang paling banyak dikerjakan pebisnis selagi ini. Memahami tingginya permintaan, pemerintah lewat Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pun mempermudah sistem pendirian PT bagi kalangan pengusaha.

 

Perubahan-Perubahan di dalam Prosedur Pendirian PT

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebenarnya menyebabkan sistem pendirian PT jauh lebih cepat. Presiden secara langsung memerintahkan jajaran mengenai untuk melaksanakan reformasi besar-besaran di dalam pendirian PT yang secara lazim diawali tahun 2018 silam. Berikut ini adalah sebagian perubahan yang dikerjakan agar untuk mendirikan PT di zaman sekarang, lebih efektif:

 

-Terintegrasinya sistem Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) bersama Direktorat Jenderal Administrasi –Hukum Umum (AHU) serta sistem Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan ini artinya selagi Notaris mendaftarkan -PT milik Anda di Kemenkumham, maka NPWP perusahaan bakal terdaftar langsung di KPP. Meskipun sebenarnya untuk mencetak kartu NPWP dan SKT dikerjakan manual oleh KPP
-Saat mengurus pendirian PT, pebisnis bakal beroleh SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar -Perusahaan) yang dikeluarkan oleh provinsi. Namun lewat ketentuan baru, SIUP dan TDP bakal dikeluarkan lewat sistem Online Single Submission (OSS). Bahkan sejak tahun 2019, TDP digantikan oleh NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sekaligus berfungsi menggantikan API (Angka Pengenal Impor)
-Pastikan kecuali bidang bisnis yang Anda melaksanakan wajib sesuai bersama yang tercantum di dalam SIUP dan NIB. Karena kecuali terjadi survei dan ternyata bisnis yang Anda geluti tidak sesuai, maka izin pendirian PT bisa dibekukan
-Jika dulu untuk mendirikan PT perlu yang namanya SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), maka selagi ini tidak lagi. Hanya saja sebenarnya untuk mendirikan perusahaan haruslah senantiasa di wilayah zonasi komersial yang sudah ditetapkan
-Dengan perubahan di atas, mengetahui menyebabkan pebisnis yang menginginkan mendirikan PT menjadi jadi dipermudah. Bahkan kecuali dibandingkan bersama dulu yang wajib melewati total 13 prosedur, untuk mendirikan PT selagi ini hanya diperlukan 7 prosedur. Tak heran kecuali selagi pendirian PT sekarang hanya perlu lebih kurang tujuh hari, jauh lebih cepat daripada dulu yang memakan selagi sampai 47 hari.

 

Syarat-Syarat yang Diperlukan Saat Mendirikan PT

Dibandingkan jenis bisnis yang berbadan hukum lainnya, PT sebenarnya mempunyai skala mengolah yang terbesar. Untuk itulah di dalam sistem pendirian PT, diperlukan sederet syarat yang cukup mendetail dan mengetahui wajib ditambah setiap pengusaha. Supaya sistem pembentukan PT tidak berlarut-larut, berikut adalah sederet syarat yang wajib dilengkapi:

 

-Pada dasarnya, PT dibentuk atas perjanjian, agar mempunyai lebih dari satu orang Pendiri (Direktur dan Komisaris) yang masing-masing dari mereka berhak atas saham. Karena dimiliki lebih dari satu orang inilah, Anda wajib sertakan fotokopi KTP, NPWP dan KK dari para pemegang saham sekaligus pengurus
-Sertakan foto Direktur berukuran 3×4 sekaligus foto kantor terlihat luar dan dalam
-Berikan fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir sesuai bersama domisili perusahaan
-Setor fotokopi surat kontrak/sewa kantor sebagai bukti kepemilikan usaha
-Bagi Anda yang berada di luar Jakarta dan mempunyai perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, kebanyakan bakal diminta surat info dari RT/RW setempat
-Usahakan wilayah PT di tempat perkantoran atau pusat perbelanjaan, ruko dan bukan di wilayah pemukiman
-Jika PT ada di kompleks gedung perkantoran, wajib sertakan Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung
-Memiliki surat keteangan zonasi dari kelurahan
-Ada stempel perusahaan
-Memiliki nama perusahaan
-Ada lapisan pemegang saham
-Wajib mempunyai akta pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham
-Menetapkan nilai modal dasar
-Pemegang saham haruslah WNI (Warga Negara Indonesia) atau Badan Hukum yang dirikan sesuai bersama hukum Indonesia
-Memiliki Notaris bersama Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
-Dari persyaratan di atas, ada sebagian situasi yang wajib menjadi perhatian calon pebisnis yang hendak mendirikan PT.

 

Apa saja? Ini ulasannya:

Ada tiga jenis nilai modal dasar yang bisa ditetapkan di dalam pendirian PT yaitu untuk kebutuhan PT Kecil (minimal modal setor Rp50 juta), PT Menengah (minimal modal setor Rp500 juta) dan PT Besar (minimal modal setor Rp10 miliar).

Jika Anda mendirikan PT di provinsi DKI Jakarta, kebanyakan mempunyai syarat tambahan yaitu sedikitnya tidak benar satu Direktur adalah orang Jakarta asli yang dibuktikan bersama e-KTP domisili ibukota Indonesia tersebut
NPWP yang bakal Anda menerima haruslah update baik wilayah yang serupa bersama e-KTP, kesesuaian NIK sampai Info tambahan misalkan no HP dan email

Jika Anda sudah menikah dan kebanyakan NPWP disatukan bersama suami atau istri, haruslah memperbarui NPWP

Dalam situasi Anda sudah menikah dan menginginkan mengajak suami atau istri mendirikan PT bersama, maka wajib sedikitnya satau pihak lagi. Keberadaan satu pihak kembali ini untuk melengkapi lapisan pemegang saham sekaligus pengurus. Hal ini mengetahui terjadi khususnya kecuali Anda dan pasangan tidak mempunyai perjanjian pra-nikah

Nah, kecuali sudah mencukupi persyaratan yang diperlukan maka Anda bisa langsung masuk ke anjuran prosedur mendirikan PT. Di Indonesia, prosedur pendirian PT diatur di dalam Pasal 7 sampai Pasal 14 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

 

Langkah-Langkah Mendirikan PT dan Kisaran Biaya yang Diperlukan

 

1. Siapkan Dulu Data-Data Pendirian PT

a. Menentukan Nama PT

Sebelum menyebabkan Akta Pendirian, Anda dan para pendiri PT wajib mengajukan permintaan nama PT yang kini sudah terintegrasi daring di AHU Online. AHU Online ini sebenarnya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Proses pengajuan nama PT ini wajib mencukupi syarat yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 seperti berikut ini:

-Nama Perseroan Terbatas wajib ditulis di dalam huruf latin. Terdiri dari sedikitnya tiga suku kata di dalam bhs Indonesia
-Nama PT yang diajukan wajib belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak serupa terhadap pokoknya bersama PT lain
-Tidak boleh menentang ketertiban lazim dan atau kesusilaan
-Tidak serupa atau tidak serupa bersama nama lembaga pemerintah, lembaga negara atau lembaga internasional, kecuali sebenarnya sudah beroleh izin dari lembaga tersebut
-Nama PT tidak boleh terdiri dari angka, kronologis angka, huruf atau kronologis huruf yang ternyata tak membentuk kata
-Tidak mempunyai arti sebagai PT, persekutuan perdata atau badan hukum
-Nama PT tidak boleh hanya memakai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, kecuali digunakan sebagian saja di dalam nama PT tersebut
-Jika sesuai bersama prosedur, sistem pengajuan nama perusahaan sekaligus penerbitan izin pemanfaatan nama perusahaan dan pembayaran untuk pengajuan nama PT ini dikerjakan di dalam satu sistem di web ahu.go.id. Setidaknya diperlukan selagi 2-3 hari kerja bersama cost Rp200 ribu.

 

b. Memastikan Lokasi Pendirian PT

Sebagai Badan Hukum Indonesia, maka PT yang Anda ajukan haruslah berdomisili di Indonesia. Misalkan saja kecuali Anda memilih Bandung sebagai wilayah pendirian dan kedudukan PT, maka alamatnya haruslah ada di Bandung. Namun kecuali alamat yang tercantum dan wilayah aslinya di Bogor, maka berdasarkan prakteknya bakal diakui sebagai cabang. Sehingga Anda wajib menyebabkan sekaligus mengurus perizinan Akta Cabang.

Terkendala cost untuk mendirikan atau menyewa ruang kantor yang sesuai ketentuan zonasi dari pemerintah? Tenang saja gara-gara kini Anda bisa coba mengajukan domisili bisnis di Virtual Office. Biaya sewa kantor non fisik ini cenderung lebih murah. Meskipun sempat terjadi rintangan di tahun 2015, sejak medio 2016-2018 rupanya pembatasan berikut sudah dihapuskan. Di Jakarta sendiri, opsi Virtual Office cukup digemari mengingat cost sewa lahan di ibukota Indonesia ini cukup mahal.

 

c. Menentukan Bidang Usaha yang Dijalankan PT

Untuk bisa memilih bidang bisnis maka Anda wajib mengetahui Maksud dan Tujuan kegiatan bisnis PT. Saat ini wajib disesuaikan bersama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Di mana acuan terakhir KBLI adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No.19/2017). Peraturan ini menjadi pedoman bagi masing-masing tempat untuk memilih KBLI sesuai bersama wilayahnya.

Maksud dan Tujuan PT ini terhitung diatur di dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT yang wajib menyatakan kegiatan apa saja yang dikerjakan perusahaan. Ada sebagian perihal yang wajib Anda perhatikan seperti setiap pebisnis bebas memilih bedang bisnis apapun asalkan tidak dilarang, wajib menuliskan bidang bisnis yang sangat dikerjakan di dalam Akta Pendirian PT dan bidang bisnis berikut wajib mempunyai izin usaha.

 

d. Mempersiapkan Struktur Permodalan PT

Tak bisa dipungkiri kecuali modal adalah perihal paling utama yang diperlukan untuk berbisnis. Dalam kaitannya bersama mendirikan PT, modal rupanya terbagi menjadi tiga yaitu modal dasar, modal di tempatkan dan modal disetor. Sebelumnya berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007, modal sedikitnya untuk pendirian PT sebesar Rp50 juta. Tetapi bersama terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, ada sebagian perubahan seperti:

Di luar persyaratan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), modal dasar pendirian PT tetaplah Rp50 juta
Untuk pelaku UMKM, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang wajib dituangkan di dalam Akta Pendirian PT. Misalkan saja di dalam sebuah bisnis UMKM ada tiga orang pemilik dan masing-masing dari mereka hanya bisa menyetor Rp500 ribu agar hanya terkumpul Rp1,5 juta, sistem pendirian PT senantiasa dilanjutkan

Ada tiga persyaratan UMKM yang mendapat kelonggaran untuk modal dasar yaitu Usaha Mikro (kekayaan bersih berupa aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta), Usaha Kecil (aset di kisaran Rp50-500 juta dan omzet Rp300 juta-Rp2,5 miliar) serta Usaha Menengah (aset lebih dari Rp500 juta-Rp10 miliar dan omzet Rp2,5-30 miliar)

Selain modal dasar, Anda terhitung wajib mempunyai modal disetor atau modal di tempatkan bersama perhitungan sedikitnya 25% dari modal dasar. Modal yang disetor ini tidak bakal mengendap di dalam rekening atas nama PT, agar bisa digunakan sewaktu waktu untuk kegiatan usaha. Tidak wajib berupa uang tunai, modal disetor ini terhitung bisa memanfaatkan aset perusahaan. Setoran aset haruslah dinilai oleh appraisal atau penilai independen.

e. Menyiapkan Jajaran Kepengurusan PT

Supaya bisa mendirikan perusahaan profesional, Anda tentu wajib mengetahui seperti apa jajaran kepengurusan di dalam PT. Secara mudahnya, jajaran kepengurusan PT dibedakan di dalam dua pihak yaitu Direktur dan Komisaris. Direktur bertugas mobilisasi perusahaan sehari-hari terhitung isyarat tangan kontrak, giro sampai cek atas nama perusahaan. Terkait operasional PT, Direktur dan Dewan Direksi adalah pemegang tanggung jawab dan hak utama.

Sementara itu yang bertugas mengawasi kegiatan kepengurusan PT oleh direksi adalah Dewan Komisaris. Untuk itulah Komisaris bertugas memberikan nasihat kepada Direktur tetapi tidak berhak bertindak atas nama perusahaan maupun isyarat tangan kontrak. Selain Direktur dan Komisaris, sosok mutlak di dalam sebuah PT adalah para pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik PT yang berhak atas semua keuntungan perusahaan, tetapi mereka tidak wajib masuk ke jajaran kepengurusan.

 

2. Membuat Akta Pendirian PT di Notaris

Jika sudah menyiapkan data-data pendiran PT, maka cara berikutnya adalah menyebabkan Akta Pendirian PT di Notaris. Anda tidak wajib memanfaatkan jasa Notaris di tempat yang serupa bersama wilayah PT. Asalkan Notaris berikut sudah mempunyai SK pengangkatan dan disumpah sekaligus terdaftar di dalam Kemenkumham, maka bisa Anda pilih. Dalam Akta Pendirian PT di hadapan Notaris, semua pendiri PT wajib bertanda tangan. Kalaupun berhalangan, bisa dikuasakan. Biasanya sistem pembuatan Akta Pendirian ini memakan selagi satu hari kerja bersama cost jadi Rp1 juta.

Data-data pendirian PT bakal diminta oleh Notaris di dalam sistem pembuatan Akta Pendirian. Dalam Akta Pendirian, terkandung Anggaran Dasar yang wajib berisi nama dan wilayah PT, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka selagi berdirinya PT, besaran modal dasar, modal disetor sampai modal ditempatkan, jumlah, klasifikasi dan nominal saham, nama jabatan sekaligus jumlah bagian Direksi serta Dewan Komisaris, tata cara penyelenggaraan RUPS, pengangkatan, penggantian sampai pemberhentian Direksi atau Dewan Komisaris serta terakhir tata cara pemanfaatan laba dan pembagian dividen.

 

3. Pengajuan Pengesahan Pendirian PT di Kemenkumham

Setelah Akta Pendirian dibuat, maka Notaris bakal mengajukan pengesahan badan hukum kepada Kemenkumham. Nantinya, Kemenkumham bakal mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum PT, agar artinya PT yang Anda mempunyai sudah diakui negara. Karena sudah menjadi badan hukum, PT yang Anda melaksanakan sudah mempunyai hak dan kewajiban yang menempel selamanya. Salah satu kewajiban yang bakal dimiliki adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), di mana PT wajib melaporkan dan membayar pajak. Proses pengajuan, penerbitan dan pengesahan PT ini dijadwalkan selesai di dalam satu haru kerja bersama cost Rp1 juta.

 

4. Mengurus NPWP dan SKT Perusahaan

Semenjak pertengahan tahun 2018, pemerintah pusat menghadirkan OSS yang bertugas menyelenggarakan sistem bantuan perizinan mengusahakan terintegrasi secara online sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Lewat sistem OSS, Anda tak wajib repot-repot mengurus TDP, SIUP, SKDP dan NPWP secara terpisah. Bersamaan bersama keluarnya Akta Pendirian PT yang sudah disahkan Kemenkumham, Anda bakal langsung beroleh NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) perusahaan di KPP.

 

5. Melakukan Pendaftaran NIB

Dalam sistem OSS, pebisnis bakal beroleh NIB yang berupa 13 digit angka acak dan diberi pengaman sekaligus isyarat tangan elektronik. Sebagai no pengenal pelaku usaha, NIB berfungsi menggantikan TDP, API dan Akses Kepabeanan kecuali bisnis yang Anda geluti mempunyai kegiatan ekspor atau impor. Untuk beroleh NIB, Anda wajib melengkapi data nama dan atau no pengesahan Akta Pendirian PT, data-data perusahaan, bidang usaha, NPWP perusahaan, jenis, lokasi, besaran dan negara asal penanaman modal (jika Penanaman Modal Asing = PMA), no kontak perusahaan serta rencana pemanfaatan tenaga kerja dan permintaan fasilitas kepajakan.

 

6. Mengajukan Izin Usaha dan Komersial untuk PT

Setelah beroleh NIB, sistem OSS bakal memberikan Izin Usaha sekaligus Izin Komersial atau Operasional. Izin Usaha sendiri berfungsi menggantikan SIUP selagi Izin Komersial untuk perusahaan yang kegiatan operasionalnya perlu izin spesifik seperti perusahaan makanan sampai obat-obatan. Supaya Izin Usaha ini terbit sesudah Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan atau Izin Mendirikan Bangunan keluar.

Izin Usaha ini diberikan agar pelaku bisnis bisa memulai kegiatan bisnis sesuai bersama persyaratan tetapi di dalam lingkup terbatas, sampai Izin Komersial/Operasional keluar. Untuk Izin Komersial sendiri bakal berupa standar, serfitikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi dan atau pendaftaran barang/jasa. Seluruh perizinan yang diterbitkan sistem OSS ini baru bisa berlaku efektif sesudah komitmen izin terpenuhi semua, terhitung membayar cost perizinan PT.

 

7. Mengurus Sertifikasi BPJS Ketenagakerjaan

Di sebagian wilayah, di dalam tahapan pendirian PT diperlukan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan yang diperlukan sebagai tidak benar satu syarat pengurusan SKDP. Jika Anda tidak mempunyai SKDP, bakal kesusahan beroleh NPWP perusahaan dan aneka izin bisnis lainnya. syarat – syaratnya sebagai berikut ini:

-Dokumen asli dan salinan SIUP
-Dokumen asli dan salinan NPWP perusahaan
-Dokumen asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan
-Salinan KTP dan KK dari masing-masing karyawan
-Pas foto karyawan yang berwarna dan berukuran 2×3 sebanyak satu lembar
-Mengisi formulir yang sudah disediakan BPJS Ketenagakerjaan
-Menyertakan Akta Pendirian PT
-Menyertakan surat pengesahan PT dari Kemenkumham